Terlepas dari setuju atau tidak setuju, memang tak ada salahnya untuk mewacanakan. Sebagai negara demokratis, prinsip kebebasan berpendapat ini juga dijamin oleh undang-undang. Saya sependapat bahwa “tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat membatasi prinsip kebebasan tersebut.” Termasuk kemungkinan bahwa apakah tujuan politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negera federasi dimungkinkan dapat diwujudkan menurut Bung Faizal, harus pula diakui bahwa memang tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan mengendaki. Ini jika mengacu pada alasan Bung Faizal bahwa yang mutlak itu hanya Tuhan. Namun terlepas dari kemutlakan Tuhan, dalam konteks ini menarik bagi saya untuk dilakukan perbandingan dengan memperhadapkan dua konsep mengenai bentuk negara, yaitu Kesatuan dan Federasi.

1. Kesatuan

Negara Kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil (dalam hal ini, daerah atau provinsi).

Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas (melimpahkan wewenang) kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang yang dibuat parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di dalam konstitusi (di Indonesia UUD 1945), di mana pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu.

Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, di mana ini dikenal pula sebagai desentralisasi. Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat.

Miriam Budiardjo menulis bahwa yang menjadi hakekat negara Kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi dan tidak dibatasi, di mana hal tersebut dijamin di dalam konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, tetapi itu bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat-lah sesungguhnya yang mengatur kehidupan setiap penduduk daerah.

Keuntungan negara Kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yang menyangkut ‘nasib’ daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun, negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah.

Penanganan setiap masalah yang muncul di daerah kemungkinan akan lama diselesaikan oleh sebab harus menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu. Bentuk negara Kesatuan juga tidak cocok bagi negara yang jumlah penduduknya besar, heterogenitas (keberagaman) budaya tinggi, dan yang wilayahnya terpecah ke dalam pulau-pulau. Untuk lebih memperjelas masalah negara Kesatuan ini, baiklah kami buat skema berikut :

Ada sebagian kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah mengatur penduduk yang ada di dalam wilayahnya. Namun, pengaturan pemerintah daerah terhadap penduduk di wilayahnya lebih bersifat ‘instruksi dari pusat’ ketimbang improvisasi dan inovasi pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur masing-masing penduduk yang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik pajak dari penduduk daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan, membuat kurikulum pendidikan yang bersifat nasional, merelay stasiun televisi dan radio pemerintah ke seluruh daerah, dan bahkan menunjuk gubernur kepala daerah.

2. Federasi

Negara Federasi ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan nasional dengan unsur-unsur kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan, atau wilayah). Pembagian kekuasaan ini dicantumkan ke dalam konstitusi (undang-undang dasar). Sistem pemerintahan Federasi sangat cocok untuk negara-negara yang memiliki kawasan geografis luas, keragaman budaya daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi cukup tajam.

Apakah ada perbedaan antara Konfederasi dengan Federasi ? Ya, ada! Negara-negara yang menjadi anggota suatu Konfederasi tetap merdeka sepenuhnya atau berdaulat, sedangkan negara-negara yang tergabung ke dalam suatu Federasi kehilangan kedaulatannya, oleh sebab kedaulatan ini hanya ada di tangan pemerintahan Federasi.

Di Amerika Serikat, terdapat 50 negara bagian semisal Alabama, New Hampshire, New Mexico, Maine, Utah, Wisconsin, South Dakota, Wyoming, West Virginia, Nevada, New Jersey, Florida, Hawaii, Alaska, New Mexico, California, Kansas, Phoenix, Nebraska, Pennsylvania, atau Texas. Negara-negara bagian ini tidaklah berdaulat sendiri-sendiri melainkan kedaulatan tersebut hanya ada di tangan pemerintah Federasi yang dikenal sebagai United States of America (Amerika Serikat) dengan ibukotanya di Washington D.C. (District Columbia) itu!

Dalam negara Federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi Federal, sedangkan dalam negara Kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu. Berikut hirarki negara Federasi :

Di dalam negara Federasi, kedaulatan hanya milik pemerintah Federal, bukan milik negara-negara bagian. Namun, wewenang negara-negara bagian untuk mengatur penduduk di wilayahnya lebih besar ketimbang pemerintah daerah di negara Kesatuan.

Wewenang negara bagian di negara Federasi telah tercantum secara rinci di dalam konstitusi federal, misalnya mengadakan pengadilan sendiri, memiliki undang-undang dasar sendiri, memiliki kurikulum pendidikan sendiri, mengusahakan kepolisian negara bagian sendiri, bahkan melakukan perdagangan langsung dengan negara luar seperti pernah dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara bagian Georgia di Amerika Serikat di masa Orde Baru.

Kendatipun negara bagian memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar ketimbang negara Kesatuan, kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah Federal yaitu dengan monopoli hak untuk mengatur Angkatan Bersenjata, mencetak mata uang, dan melakukan politik luar negeri (hubungan diplomatik). Kedaulatan ke dalam dan ke luar di dalam negara Federasi tetap menjadi hak pemerintah Federal bukan negara-negara bagian.

Berdasarkan kedua bentuk negara tersebut di atas,  silakan dibandingkan sendiri. Terlepas dari pandangan saya bahwa NKRI itu adalah harga mati seperti dalam tulisan saya “NKRI Harga Mati, Harus Dipertahankan!!!”, sekarang pilih mana: Negara Kesatuan atau Federasi?!

Sumber : http://politik.kompasiana.com

Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi.

Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi biasanya ditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara bagian “sovereign”. Bentuk Pemerintahan atau struktur konstitusional ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme.

Daftar Negara Federasi

• Amerika Serikat
• Australia
• Malaysia
• Bosnia dan Herzegovina
• Brazil
• India
• Kanada
• Rusia

sumber : wikipedia.org

Al Quran : (17) Al Israa’ : Ayat 33

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. 17:33)

Al Quran : (5) Al Maa’idah : Ayat 32

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. 5:32)

Al Quran : (6) Al An’aam : Ayat 151

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. 6:151)

Al Quran : (25) Al Furqaan : Ayat 68

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (QS. 25:68)

sumber : http://ayatquran.wordpress.com

ERCOM.

Kabar gembira sekarang kami membuka servis panggilan perbaikan computer langsung ditempat anda, dengan tekhnisi yang professional mampu menjawab semua kerusakan yang dialami computer anda.

Anda tinggal melakukan panggilan ke no kontak diatas kami langsung menuju ketempat anda, kami hadir karena Anda, dan pada anda kami memberikan servis terbaik.

Kami juga menerima jasa pembuatan website pribadi dan perkantoran yang menggunakan database, dan juga program-program yang menggunakan bahasa pemograman V-Foxpro dll, dengan harga yang terjangkau.

Kami hanya menerima order dalam dan seputaran kota banda aceh, untuk jasa servis perbaikan komputer.  Sedangkan untuk pembuatan website dan program kami menerima order dari berbagai daerah di seluruh kabupaten dalam propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Hubungi : ERCOM

0853 6003 6352

Banda Aceh

BANYAK pihak, dalam hal ini kaum non-Muslim, mempersepsi Islam dan umat Islam sebagai ancaman dan musuh yang harus diperangi. Persepsi demikian antara lain diindikasikan oleh adanya istilah The Green Menace (Bahaya Hijau)[1]. “Bahaya hijau” digunakan sebagai pengganti “bahaya merah” (komunisme Soviet) yang telah “kalah” dalam Perang Dingin (the Cold War)[2].

Ketika dunia memasuki ambang milenium ketiga Masehi, banyak futuris dan pengamat melontarkan pemikirannya tentang apa yang bakal terjadi pada masa mendatang, atau bagaimana wajah dunia pada usianya menapaki keseribu tahun ketiga itu, dengan warna utama benturan kepentingan yang kian keras antara Barat dan Islam.

Akbar S. Ahmed[3] misalnya, mengatakan bahwa pada ambang milenium mendatang, dua peradaban global tampaknya akan berhadapan dalam suatu konfrontasi kompleks di segala tingkat aktivitas manusia. Peradaban yang satu berpangkal di negara-negara Muslim (dunia Islam), sedangkan yang lain di dunia Barat (terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat). “Para pengamat telah melihat konfrontasi ini sebagai suatu malapetaka dan menyebutnya perang suci terakhir,” tulis Ahmed.

Apa yang dikemukakan antropolog Muslim asal Pakistan itu, tentu saja senada dengan atau mengingatkan kita kepada tesis Samuel P. Huntington yang menghebohkan dan diekspos berbagai media massa, yakni tentang “benturan peradaban” (clash of civilizations). Menurut pakar politik dari Harvard University AS itu, pada masa depan akan terjadi konflik peradaban antara Barat dan Islam yang beraliansi dengan Konfusianisme di Asia.

Persepsi Islam sebagai ancaman utamanya bersumber dari kesalahpahaman (misunderstanding) Barat atau kalangan non-Muslim terhadap Islam. Hal itu terjadi karena antara lain:

Pertama, masyarakat Barat umumnya melakukan kesalahan dalam memahami Islam. Mereka umumnya mempelajari dan memahami Islam dari buku-buku para orientalis. Sedangkan para orientalis mengkaji Islam bertujuan untuk menimbulkan miskonsepsi terhadap Islam atau menyelewengkan ajaran Islam, selain adanya motif politis yaitu untuk mengetahui rahasia kekuatan umat Islam yang tidak lepas dari ambisi imperialis Barat untuk menguasai atau meneruskan penjajahan terhadap dunia Islam[4].

Umumnya, ketika berbicara tentang Islam, pandangan dan analisis para orientalis tidak objektif dan tidak fair, sudah bercampur dengan subjektivisme dan kepentingan tertentu. Karenanya, pandangan mereka biased dan berat sebelah. Hasilnya adalah kesalahpahaman terhadap Islam di dunia Barat. Citra Islam yang tampak di mata orang-orang Barat adalah kekejaman, kekerasan, fanatisme, kebencian, keterbelakangan, dan entah apa lagi.

Kedua, masyarakat Barat umumnya mengetahui Islam lewat media massa yang menampilkan Islam tidak secara utuh. Bahkan, Islam yang dikenalkan bukan “Islam kebanyakan” (Aliran Sunni) melainkan Islam Aliran Syi’ah (berpusat di Iran) yang hanya dianut oleh 10% kaum Muslim dunia. “Syi’ah menjadi perwakilan Islam di media Barat,” tulis Akbar S. Ahmed[5]. “Karena ketakutan media Amerika,” kata Ahmed, “citra Iran menjadi citra Islam di seluruh dunia. Citra ini antara lain memperlihatkan para mullah bermata kosong yang berteriak-teriak, atau kaum wanita dengan tubuh tertutup dari kepala hingga ujung jari kaki, atau para pemuda memegang senapan Kalashnikof.”

Jumlah umat Islam di seluruh dunia diperkirakan lebih dari 1,16 miliar jiwa atau 23,2% dari penduduk dunia (data Institute of Muslim Minority, 1990). Bersumberkan Islamic Horizons edisi Juli-Agustus 1990, Steven Barboza[6] mengungkapkan perkiraan jumlah populasi umat Islam sedunia tahun 2000 yang mencapai sekitar 1,6 milyar atau 26,85% dari total populasi dunia, dengan asumsi kecepatan pertumbuhan seperti sekarang.

Ketiga, menyamakan Islam dengan perilaku individu umat Islam. Padahal, perilaku umat Islam belum tentu mencerminkan ajaran Islam. Misalnya, ketika ada orang atau sekelompok orang Islam yang melakukan kekerasan, cap “teroris” pun dilekatkan pada Islam, tanpa mau tahu mengapa aksi kekerasan itu terjadi. Maka, populerlah istilah “Terorisme Islam”. Bagi Barat, Islam is genderang perang Khomeini dan Khadafi terhadap Amerika, agresi Saddam terhadap Kuwait, pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat oleh aktivis pergerakan Islam, “bom bunuh diri” aktivis HAMAS Palestina, dan sebagainya.

Kesalahpahaman tersebut diperparah lagi oleh gencarnya serangan propaganda Barat melalui berbagai media massanya untuk memojokkan agama dan umat Islam (demonologi Islam)[7]. Dalam pengemasan berita tentang umat Islam, Barat kerap mengekspos cap-cap seperti “fundamentalisme”, “militanisme”, “ekstremisme”, “radikalisme”, dan bahkan “terorisme” yang arahnya jelas: untuk mendiskreditkan Islam.

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap Islam, maka sebaiknya kita menggunakan metode mempelajari Islam sebagai berikut:

1. Islam dipelajari dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw.
2. Islam dipelajari secara integral (menyeluruh) sebagai sistem pedoman hidup, tidak secara parsial.
3. Islam dipelajari dari “kepustakaan” yang ditulis para ulama, cendekiawan Muslim (zuama), dan sarjana-sarjana Islam sendiri.
4. Jangan mempelajari “kenyataan pada umat Islam” an sich[8].n

sumber : http://zonaislam.com